Perkuat Sektor Tenaga Kerja untuk Akselerasi Pertumbuhan Industri Pangan
Kunjungan 22 pengusaha nasional yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke kediaman Presiden Prabowo Subianto membawa sinyal kuat mengenai urgensi penguatan sektor tenaga kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan industri pangan nasional. Pertemuan strategis ini menyoroti bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif merupakan fondasi utama bagi industri pangan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Melalui kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif sektor swasta dalam pengembangan kapasitas pekerja, diharapkan tercipta ekosistem industri yang lebih efisien, inovatif, dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya kolaborasi. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dunia usaha pun tidak bisa berkembang tanpa kebijakan yang tepat. Kita harus bekerja bersama untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan daya saing global,” tegasnya.
Isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama. Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, mengungkapkan bahwa Presiden memberi pesan agar pekerja tidak menuntut terlalu tinggi, sehingga ruang penyerapan tenaga kerja bisa lebih luas. “Jangan terlalu menuntut tinggi-tinggi, agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga kita bisa tumbuh bersama,” ujarnya.
Adhi menambahkan, industri makanan-minuman harus diberdayakan jika pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, bahkan hingga 8%. “Industri manufaktur terhadap PDB total kontribusinya cukup besar, sekitar 19%. Ini yang harus kita jaga,” tuturnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 1% rata-rata bisa menyerap tambahan 300–400 ribu tenaga kerja. Namun, target penyerapan tenaga kerja 3–4 juta orang pada 2025 masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi tantangan bersama yang menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.